Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah menurut rencana akan
disahkan DPR pertengahan bulan ini. Namun penolakan terus disuarakan
oleh berbagai elemen masyarakat.
Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya
parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah
melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap
rakyat dan demokrasi.
"Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk
pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi," ujar Charles
Honoris anggota DPR terpilih periode 2014-2019 kepada Rakyat Merdeka
Online (Grup JPNN.com), Minggu (7/9).
Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau
Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit
parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak.
Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang
sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada
langsung.
"Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan
untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta
rekam jejak yang jelas," papar Charles Honoris.
Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP
pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus
segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata Charles Honoris anggota
DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan
untuk kepentingan elit politik.
"Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada
Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan
cara-cara seperti itu," tegas Charles Honoris.