Hentikan Polemik Calon Dubes Usulan Jokowi

Nama-nama calon dubes yang diusulkan Presiden Jokowi tidak perlu dijadikan polemik atau dijadikan perdebatan publik. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris.

"Nama-nama calon dubes tak perlu diperdebatkan. Dan sangat prematur apabila ada anggota DPR yang sudah memberikan penilaian bahwa calon-calon yang diusulkan tidak kompeten," kata politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

‎Dia pun menegaskan pula kalau Komisi I DPR pun belum melakukan fit proper test terhadap para calon dubes. Nah, saat uji kepatutan dan kelayakan itulah kata Charles, publik bisa melihat sejauhmana kompetensi dari para calon dubes.

Baca juga Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

"Terutama pemahaman mereka terhadap konsep Nawacitta dan Trisakti Bung Karno," tegas Charles Honoris.

Dia berpandangan dengan melihat sekilas  CV dari para calon dubes yang dicalonkan oleh presiden mereka rata-rata memiliki track record yang baik dan merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Mayoritas yang diusulkan pun kata Charles lagi. adalah diplomat karir yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional. 

Dari kalangan non-karir ada akademisi seperti Rizal Sukma yang memang pakar di bidang hubungan internasional. Ada juga politisi-politisi senior seperti Helmi Fauzi dan Alex Litaay yang kematangan berpolitiknya bisa menjadi aset dalam menjalankan tugas nantinya sebagai dubes. 

Namun menurut dia, ada hal yang harus diingat bahwa pencalonan dubes adalah hak prerogatif presiden. Dan Charles Honoris meyakini kalau Presiden Jokowi pasti sudah berpikir matang sebelum mencalonkan para calon dubes tersebut. 

"Dubes memiliki peranan penting dalam hal menjalankan kebijakan Pemerintah di Luar Negeri. Dubes harus memberikan perkembangan info dan situasi kekinian terkait negara dimana dia bertugas, sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Misalkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan WNI dan TKI di luar negeri," jelas Charles Honoris.

Selain itu, seperti yang pernah disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan, dubes juga harus mampu menjadi marketer.

"Artinya mereka memiliki kemampuan untuk menjual produk-produk Indonesia maupun mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri," demikian Charles Honoris.

Sumber Rmol.co

link dari http://charles-honoris.com/read/2015/09/01/165/hentikan-polemik-calon-dubes-usulan-jokowi

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab 
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair 
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak 
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan 
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP 
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir 
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela 
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal 
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC 
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar 
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam 
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba 
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia 
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam 
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark 
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO 
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique 
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia 
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman 
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya 
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama 
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB 
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador 
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi 
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina 
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura 
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria 
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia 
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran 
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan 
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia 
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

Sumber Kompas.com

Sumber Link;

Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Anggota Komisi I Menduga Kiriman Ribuan Amunisi Ilegal Bukan Yang Pertama Kali

Amunisi/Istimewa

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasikan langkah TNI dan Polri yang telah menemukan ribuan amunisi tanpa dokumen yang jelas. Ribuan amunisi itu diduga untuk separatis Papua.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga meminta aparat intelijen yakni BIN untuk terus mewaspadai gerakan kemerdekaan Papua.

"Jadi saya yakin ini bukan hanya satu-satunya, dan banyak kiriman tidak ditemukan," jelas Charles Honoris dari Gedung DPR, Jakarta. Charles Honoris meminta semua pihak mewaspadai gerakan tersebut serta aparat untuk melindungi keutuhan NKRI dari aksi separitisme.

"Saya hanya berandai-andai. Harapan saya ini yang terakhir lolosnya. Dicek dari mana,lakukan investigasi," kata Charles Honoris.

Sebelumnya, Aparat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Mabes Polri menyelidiki penemuan 2.952 butir peluru di CSC Garuda Indonesia Cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Amunisi tanpa dokumen resmi tersebut rencananya akan dikirim ke Jayapura, Papua. Amunisi diduga dipesan oleh timsus separatis di bumi Cendrawasih tersebut.

"Kami melakukan penelusuran. Dir Intelkam Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Asisten Intel Kodam Jaya dan Mabes Polri," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal.

Amunisi tanpa dokumen itu memuat Kaliber 38 SP sebanyak 575 butir, Kaliber 7.62 x 51mm sebanyak 1000 butir, Kaliber 9 x 19 mm : 500 butir, Kaliber 5.56 x 45 mm sebanyak 877 butir. Amunisi rencananya dikirim ke Jayapura, Papua, menggunakan Pesawat GA 656 pada Senin pukul 23.30 WIB.

Sumber Tribunnews

Rumah CH

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com

Rumah Konstituen CH

Bazar Murah Charles Honoris

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PDIP Charles Honoris (kiri) menyapa warga saat menggelar bazar minyak goreng murah untuk mengisi waktu reses bulan ramadhan dalam rangka menyambut bulan hari raya Idul Fitri 1438H di Lapangan Persima, Tambora, Jakarta Barat

Charles Honoris: Patahkan Pilkada Langsung, KMP Khianati Rakyat

Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah menurut rencana akan disahkan DPR pertengahan bulan ini. Namun penolakan terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

"Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi," ujar Charles Honoris anggota DPR terpilih periode 2014-2019 kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

"Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas," papar Charles Honoris.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata Charles Honoris anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

"Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu," tegas Charles Honoris.

Wide Shot Keterbatasan di Perbatasan 2 Wideshot Metrotvnews com

Video Bincang Pagi Diplomasi Eksekusi Mati 2 Metrotvnews com

Kesehatan Untuk Pertahanan Negara

Jakarta (RKCH) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan. Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K), Senin (22/6) di kantor Kemhan, Jakarta.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan Kemenkes dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi; sertifikasi kesehatan sarana prasarana Kemhan dan TNI, mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat kapasitas deteksi dan respon terhadap bahaya di bidang Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir, Eksplosif (KBRNE) aspek kesehatan untuk pertahanan negara.

Selanjutnya meliputi juga pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang berwawasan kebangsaan, akreditasi kelas rumah sakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan dengan melibatkan institusi territorial, pengembangan kesehatan matra. Bukan hanya itu, kerjasama juga meliputi penyelenggaraan bantuan kesehatan pada daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), krisis kesehatan dan bencana, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan nasional yang tekait bidang pertahanan negara.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, Kesepakatan Bersama antara Kemhan dan Kemkes ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan ketahanan nasional. Kerjasama antara Kemhan dan Kemkes merupakan langkah menuju terciptanya sinergitas kedua kementerian dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.

Menurut Menhan, meluasnya penyakit menular Ebola dari Afrika dan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus) dari Timur Tengah telah menimbulkan keresahan masyarakat dunia sehingga harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bersama. Alasannya, karena setiap penyakit yang mewabah dan dapat menyebabkan kematian, lambat laun tetapi pasti akan mengganggu ketahanan suatu negara.

Dalam menghadapi ancaman nyata di bidang kesehatan, sebagai leading sector dalam penelitian, pencegahan dan penanggulangannya ada pada Kemkes dibantu kementerian/lembaga lainnya sebagai unsur pendukung. Jika ancaman nyata ini sudah mengganggu sistem pertahanan negara, maka Kemhan harus ikut bertanggungjawab.

Selama ini, Kemhan dan Kemkes telah melakukan langkah-langkah antisipasi keberadaan setiap wabah yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit menular lainnya. Kemhan dan TNI memiliki fasilitas kesehatan baik infrastruktur, peralatan maupun tenaga kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter di bidang kesehatan. Sumber : rakyat merdeka online

Seperti kita ketahui pada Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 16 April 2015 lalu, mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi para prajurit TNI. Presiden mengumumkan kenaikan tunjangan ini saat menerima status warga kehormatan dari pasukan khusus TNI.

-----Link----

Kunjungan Masa Reses : Charles Honoris Sambangi Rusun Penjaringan

Libur nasional sebagai peringatan Hari Buruh 1 Mei 2015 kali ini ada yang berbeda dari biasanya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mendatangi warga RW. 06, Blok L, Rusun Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kel. Penjaringan dalam kesempatan kali kedua resesnya pada bulan Mei ini. Mendengar kunjungan Anggota Komisi I tersebut langsung membuat para warga antusias untuk berbondong-bondong menghadiri acara tatap muka dan serap aspirasi yang diselenggarakan di Balai Pertemuan RW 06.

Tak mau kehilangan momen kegiatan tatap muka dan serap aspirasi bersama Charles Honoris, warga rusun sambut meriah kunjungan reses ini. Turut pula hadir beberapa pejabat daerah seperti Ketua RW 06 Kel. Penjaringan, Perwakilan Suku Dinas Perumahan & Gedung Pemprov DKI Jakarta Bapak Parno, Lurah Penjaringan Suranta S.Sos, serta Sekretaris Camat Penjaringan Bapak Andri.

Acara yang diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan hikmat karena dinyanyikan secara lantang oleh seluruh warga. Kemudian dibuka dengan sambutan oleh Charles Honoris, dia mengutarakan rasa hormat kepada Camat, Lurah, PAC dan seluruh masyarakat dapat hadir meskipun jatuh pada hari libur. Dia juga menjelaskan tugas-tugasnya sebagai anggota komisi I, serta salah satu fungsi anggota DPR dalam rangka pembuatan undang-undang yang antara lain mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dan kewajiban dirinya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI.

Dalam kesempatan sesi tanya jawab, Purwito salah seorang warga penghuni rusun bertanya “Memang penertiban perlu diperhatikan, namun mengapa bila membuat KTP harus rekomendasi dinas perumahan,”. Merespon hal tersebut Charles Honoris mengatakan bahwa “Penertiban kependudukan baru dilakukan pada akhir-akhir ini, setelah kepengurusan dilimpahkan kepada dinas perumahan, maka dilakukan sosialisasi penertiban administrasi kependudukan” ujarnya. Suranta, Lurah Penjaringan pun turut merespon “Penduduk/penghuni yang sudah memiliki data kependudukan agar segera memperoleh Surat Perjanjian (SP). Proses pembayaran juga dilakukan kepada Dinas Perumahan, bukan instansi lainnya,” tambahnya.

Sekretaris Camat Penjaringan Bapak Andri turut menjelaskan kepada warga, agar para penghuni memiliki SP yang sesuai dengan data kependudukan. “Agar tidak adanya kesalahan pendataan penghuni. Bila terjadi pelanggaran, maka akan segera ditertibkan sesuai yang terdapat pada Peraturan Gubernur,” terangnya.

125 Orang warga yang hadir pada malam itu ditutup pukul 22.00 wib, dan pada penutup Charles Honoris menjelaskan bahwa semua aspirasi yang masuk akan dibuat dalam bentuk tertulis dan akan dikirim ke Gubernur DKI Jakarta sebagai bahan masukan kepada Pemrov DKI.
Sumbernya -> http://charles-honoris.com/read/2015/06/08/136/kunjungan-masa-reses--charles-honoris-sambangi-rusun-penjaringan

MAJALAH KETUJUH: EDISI MEI - JUNI 2015

Telah Terbit,
Majalah Rumah Konstituen Charles Honoris
Edisi Mei - Juni 2015.

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com

Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com

Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.

DOWLOAD MAJALAH EDISI MEI - JUNI 2015

Sumber: Charles Honoris Rumah Aspirasi

Tatap Muka Dan Serap Aspirasi Charles Honoris Di Kelurahan Cilincing

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menggunakan masa reses perdananya di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara tepatnya di Jalan Kelapa Dua Kalibang Lio, RT. 10 RW. 03. (30/4)

Pada Reses Masa Sidang III ini, Charles Honoris melakukan penyerapan aspirasi dengan masyarakat khususnya dari Kelurahan Cilincing. Turut hadir pula para pejabat dinas di Jakarta Utara seperti Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara Bapak Warsito, Perwakilan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Bapak Wagiman, Ketua PAC PDIP Kec. Cilincing Ahmad Fuad, Lurah Cilincing Bapak Yoddy Santosa, serta semakin lengkap dengan hadirnya Camat Cilincing Bapak Wawan Budi Rohman.

Diskusi interaktif pun terjadi pada saat warga menyampaikan banyak aspirasi seperti Anggaran Operasional RT/RW yang tersendat, keberatan Aliansi Masyarakat Pesisir terhadap larangan menggunakan jaring pada saat melaut, serta Kondisi PAUD untuk anak-anak nelayan agar diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Charles Honoris menjawab “Memang terkait Operasional RT/RW akan diusahakan agar cepat keluar dan tentunya Operasional tersebut tidak akan hilang,”. kemudian Ia juga menegaskan terkait penggunaan jaring saat melaut hal ini berimbas pada penurunan pendapatan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Menanggapi pertanyaan tersebut Charles Honoris  siap bergerak untuk berkomunikasi dengan pihak terkait agar warga mendapat solusi alternatif semisal seperti program modal usaha bersama untuk nelayan, kemudian koperasi untuk pengolahan hasil laut, atau program lain yang bisa mendukung perekonomian nelayan.

Begitu pula kegelisahan masyarakat pada kondisi PAUD, Charles Honoris mengatakan  langsung kepada warga setempat bahwa pendidikan untuk anak-anak nelayan akan diperhatikan pemerintah setempat yang hadir dalam acara tersebut.

Anggota Komisi I tersebut siap mendengarkan keluhan warganya dengan menyampaikan secara tertulis melalui Rumah Konstituen Charles Honoris agar dapat segera ditindak lanjuti. Acara pun ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga dan diakhiri dengan doa yang pimpin oleh Ustad Dedy.

Charles Honoris dan Menteri Kabinet Jokowi bagikan KIS, KIP Dan KKS di Penjaringan

Anggota Komisi I DPR RI Bersama Menteri Membagikan KIS, KIP Dan KKS Di Penjaringan Jakarta Utara

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nilla F. Moeloek dan Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Anies Baswedan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ketika pembagian kepada masyarakat di Penjaringan, Jakarta, Rabu (13/5).

Puan berkata bahwa KKS, KIS maupun KIP dihadirkan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang pantas untuk memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan dan kartu keluarga sejahtera. Ia juga mengajak warga yang sudah memiliki ketiga kartu itu jangan takut untuk tidak dapat atau uangnya akan hangus jika belum sempat diambil.

Warga banyak bertanya mengapa KKS, KIS dan KIP baru cari, lalu Khofifah berkata, “Kenapa baru cair sekarang? Karena APBNP dan proses lelang baru cair”. Dia pun menjelaskan, ada 477 KIS yang dibagikan di Penjaringan ini, dan ditambah lagi bantuan untuk penerima dari pihak penyandang disabilitas berat sebanyak 363 orang. Kini, baik penerima kartu di Masjid Keramat Luar Batang maupun di tempat-tempat lainnya, sudah bisa menguangkan dananya guna menunjang kebutuhan hidup. “Kalau yang dapat 22.000 orang maka masing-masing mendapat Rp 3.600.000,00.,” kata Khofifah.

Sementara itu, Charles Honoris selaku anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara, menegaskan, jika pembuatan BPJS Kesehatan bagi warga tidak pernah dipersulit.  Sehingga, kata Charles Honoris, jika ada banyak warga yang belum dapat, karena memang ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pihak pemerintahan.

"Tidak pernah dipersulit. Bahkan (pembuatan kartu BPJS) bisa dipercepat. Memang masih banyak warga yang belum dapat. Jadi kita lakukan secara bertahap, karena keterbatasan SDM," ujar Charles Honoris.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan BPJS kesehatan dalam menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terbagi dua jenis kepesertaan. Yaitu, masyarakat wajib daftar dan masyarakat miskin tidak mampu melalui program PBI.

Untuk tahun ini, di Kelurahan Penjaringan, KKS menyasar 477 Kepala Keluarga, KIP menyasar 636 anak sekolah, serta KIS diperuntukkan bagi 1.525 jiwa. Untuk KIP, pembagian ini diperuntukkan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun dari keluarga tidak mampu.

Sumber: Charles Honoris 

Charles Honoris Mengisi Waktu Reses Di Kelurahan Pejagalan

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris Mengisi Waktu Reses Di Kelurahan Pejagalan

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengisi waktu reses di Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara.

Acara dimulai dengan pembukaan pasar murah oleh Charles Honoris yang ditemani oleh Direktur Sinarmas Lukmono Sutarti. Tak hanya pembukaan namun Charles Honoris juga melayani warga yang menyerbu pasar murah bersama Lukmono Sutarti.

Setelah melayani warga di pasar murah Charles Honoris melanjutkan acara utama ialah Tatap Muka Dan Serap Aspirasi bersama warga Pejagalan dan ditemani oleh Kasudin Sosial Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Pejagalan, dan Ketua DPC Jakarta Utara.

Admin: www.Charles-Honoris.com

DPR Harapkan Qatar Perlebar Akses Pekerja Profesional

DPR berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja profesional dari Indonesia untuk bekerja di Qatar. Apresiasi pun diberikan kepada Qatar karena telah menyerap pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan dan profesionalitas.

Demikian salah satu poin perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Mohaamed Khater-Al Khater. Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Selain itu, hadir pula Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Komisi I Charles Honoris.

“Qatar menjadi salah satu negara tujuan para pekerja professional Indonesia. Catatan kita, cukup banyak warga Indonesia yang bekerja di bidang profesional,” kata salah satu perwakilan DPR, di ruang kerja Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senin (16/0215).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus Hermanto. Ia memberikan apresiasinya karena Qatar telah banyak menyerap pekerja profesional Indonesia. Ia berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja Indonesia bekerja di Qatar.

Dubes Qatar pun membenarkan hal ini. Ia menyatakan, setidaknya ada 40 ribu Warga Negara Indonesia bekerja di Qatar. Sebagian besar bekerja di bidang perminyakan dan gas. Bahkan, kebanyakan membawa keluarganya ke sana.

Selain masalah itu, Indosat juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini. Pasalnya, sebagian besar saham Indosat kini dikuasai oleh Qatar. Ia mengharapkan keberpihakan Qatar kepada Indonesia mengenai Indosat.

Untuk membicarakan masalah Indosat, Dubes Qatar menawarkan untuk berdiskusi secara khusus dan terkonsentrasi. Ia menyatakan, ada kesalahpahaman terhadap hal ini, sehingga perlu ditindaklanjuti. (sf)

Sumber 

Mengenal Lebih Dekat Charles Honoris

Charles Honoris Profil

Charles Honoris kelahiran di Jakarta lahir pada tanggal 23 Juli 1984, mempunyai jiwa semangat muda yang luar biasa. Pasalnya selain disibukkan dengan segudang kegiatannya sebagai pengusaha, dia juga aktif  di berbagai  kegiatan organisasi dan partai politik.

Anak dari Luntungan Honoris, mempunya bekal dan pengalaman organisasinya telah membentuk Charles menjadi manusia yang peka dan  berjiwa sosial.  Apalagi partai yang menjadi tempatnya bernaung, mengantarkan Charles menjadi sosok yang begitu dekat dengan wong cilik.

Pengusaha muda yang kini dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta (sayap partai PDI Perjuangan) ini, pada Pileg 2014 lolos menjadi Anggota DPR RI di DAPIL DKI Jakarta III  dari PDI Perjuangan di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Oleh karena itu, Amanah menjadi Anggota terpilih DPR RI Dapil III, Charles sangat bersyukur dan berterimakasih kepada masyarakat di wilayah Dapil III yang memilihnya, komitmen-komitmen yang telah dinyatakan itu pasti segera dilaksanakan dan untuk masyarakat agar menjadi lebih baik.

Charles Honoris telah berkomitmen untuk mengkontribusikan seluruh gajinya sebagai anggota DPR jika terpilih nanti untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya, serta menyatakan diri untuk tidak korupsi. Bagi Charles, menjadi Anggota DPR itu adalah pengabdian. Bukan pekerjaan…