Rabu, 22 Juni 2016
PDIP Tegaskan Tak Akan Dukung Cagub Independen
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan mendukung calon gubernur DKI Jakarta dari yang maju dari jalur independen. Pasalnya, kemajuan bangsa ini akibat kerja sama bukan perorangan.
"Kami enggak mungkin mendukung calon indepeden. Bangsa kita bisa maju karena gotong royong jangan mengedepankan individualisme," kata politikus PDIP, Charles Honoris di Jakarta, Minggu 19 Juni 2016.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, setelah Lebaran akan ada keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nantinya, kata dia, partainya akan mengusung kader untuk menjadi Cagub DKI Jakarta.
"Pak Djarot ada, Mba Risma, kami enggak kekurangan stok kader. Kalau PDIP tidak bersama Ahok, kami sudah siap, kami ada Pak Djarot dan Risma. Semua peluang masih terbuka. Kami tunggu saja. Bu Ketum akan memberikan pilihan yang terbaik," pungkasnya.
sumber : sindonews
Rabu, 04 Mei 2016
RUU Kamnas Dinilai Tumpang Tindih Dengan UU TNI/Polri
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, menilai rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan pemerintah ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 belum terlalu penting. Sebab, menurut dia, RUU Kamnas kurang sejalan dengan agenda reformasi dalam penguatan hak-hak sipil, berpolitik, dan berserikat.
"Saya khawatir RUU Kamnas bisa mencederai demokrasi ketika dijadikan UU. Saya melihat tak ada urgensi untuk membahas RUU itu dalam waktu dekat," kata Charles, di Surabaya, Selasa (19/4/2016).
"Saya khawatir RUU Kamnas bisa mencederai demokrasi ketika dijadikan UU. Saya melihat tak ada urgensi untuk membahas RUU itu dalam waktu dekat," kata Charles, di Surabaya, Selasa (19/4/2016).
Menurut dia, RUU Kamnas bermasalah dari sisi yuridis. RUU Kamnas, kata dia, terkesan ditempatkan lebih tinggi dari UU TNI dan UU Polri. Padahal, dalam filosofi hukum tak boleh menempatkan satu UU di atas UU lainnya.
Dia mencontohkan, dalam draft RUU Kamnas dimungkinkan keterlibatan intelijen dengan kewenangan lebih luas. Padahal, kata dia, urusan dan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) telah diatur dalam UU Intelijen.
"Saya berpandangan UU yang mengatur perangkat keamanan negara hari ini masih mampu mengakomodasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional," jelasnya.
Menurut dia, saat ini yang diperlukan Indonesia adalah menerapkan UU yang berkaitan dengan keamanan nasional secara konsisten dan menghilangkan ego sektoral. Sebab, jika RUU Kamnas hanya untuk mengantisipasi perkembangan ancaman keamanan nasional, cukup dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, meningkatkan fasilitas perangkat penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi terkait.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistyo. Dia berpendapat, yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah profesionalisme TNI di bidang pertahanan dan keamanan.
"Kita sepakat dengan alokasi anggaran TNI sebesar Rp152 triliun sepanjang 2011-2015 dan diteruskan pada tahun anggaran 2016-2019 dengan nilai sebesar Rp152 triliun pula. Tapi TNI harus profesional dan tangguh dalam konteks hankam, bukan TNI yang masuk ke semua lini dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan," tegasnya.
Dia mencontohkan, dalam draft RUU Kamnas dimungkinkan keterlibatan intelijen dengan kewenangan lebih luas. Padahal, kata dia, urusan dan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) telah diatur dalam UU Intelijen.
"Saya berpandangan UU yang mengatur perangkat keamanan negara hari ini masih mampu mengakomodasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional," jelasnya.
Menurut dia, saat ini yang diperlukan Indonesia adalah menerapkan UU yang berkaitan dengan keamanan nasional secara konsisten dan menghilangkan ego sektoral. Sebab, jika RUU Kamnas hanya untuk mengantisipasi perkembangan ancaman keamanan nasional, cukup dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, meningkatkan fasilitas perangkat penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi terkait.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistyo. Dia berpendapat, yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah profesionalisme TNI di bidang pertahanan dan keamanan.
"Kita sepakat dengan alokasi anggaran TNI sebesar Rp152 triliun sepanjang 2011-2015 dan diteruskan pada tahun anggaran 2016-2019 dengan nilai sebesar Rp152 triliun pula. Tapi TNI harus profesional dan tangguh dalam konteks hankam, bukan TNI yang masuk ke semua lini dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan," tegasnya.
Sumber : metrotvnews.com
Jumat, 15 April 2016
PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).
"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.
Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.
"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.
Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.
"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.
PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.
Sumber : kompas.com
Rabu, 30 Maret 2016
Politikus PDIP: TNI Dan BIN Harus Segera Gelar Operasi Pembebasan 10 WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf
Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, taktis, dan efektif mencari keberadaan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memaksimalkan Tim Perlindungan WNI dengan memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut.
Baca juga : Pencalonan Djarot Dan Charles Honoris Diusung PDIP Untuk Pilkada DKI Kabar Bohong
"Pemerintah harus segera memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Selasa (29/3/2016).
Pemerintah pun perlu memastikan komunikasi terjalin baik dengan pihak Filipina. "Ini menyangkut aspek ancaman terhadap keselamatan warga negara," ujarnya.
Menurutnya paling penting TNI dan BIN segera menggelar operasi pembebasan sandera.
"Ini sudah jadi wilayah TNI. Pasukan TNI kita sudah punya pengalaman terkait operasi pembebasan sandera seperi yang dilakukan di Somalia. Intinya keselamatan WNI harus tetap menjadi prioris," ucapnya.
"Pemerintah harus segera memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Selasa (29/3/2016).
Pemerintah pun perlu memastikan komunikasi terjalin baik dengan pihak Filipina. "Ini menyangkut aspek ancaman terhadap keselamatan warga negara," ujarnya.
Menurutnya paling penting TNI dan BIN segera menggelar operasi pembebasan sandera.
"Ini sudah jadi wilayah TNI. Pasukan TNI kita sudah punya pengalaman terkait operasi pembebasan sandera seperi yang dilakukan di Somalia. Intinya keselamatan WNI harus tetap menjadi prioris," ucapnya.
Sumber : tribunnews
Jumat, 18 Maret 2016
Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat
Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.
"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).
Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.
Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.
Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.
Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.
Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.
Sumber : beritasatu.com
Selasa, 01 September 2015
Hentikan Polemik Calon Dubes Usulan Jokowi
Nama-nama calon dubes yang diusulkan Presiden Jokowi tidak perlu dijadikan polemik atau dijadikan perdebatan publik. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris.
"Nama-nama calon dubes tak perlu diperdebatkan. Dan sangat prematur apabila ada anggota DPR yang sudah memberikan penilaian bahwa calon-calon yang diusulkan tidak kompeten," kata politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Dia pun menegaskan pula kalau Komisi I DPR pun belum melakukan fit proper test terhadap para calon dubes. Nah, saat uji kepatutan dan kelayakan itulah kata Charles, publik bisa melihat sejauhmana kompetensi dari para calon dubes.
Baca juga Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi
"Terutama pemahaman mereka terhadap konsep Nawacitta dan Trisakti Bung Karno," tegas Charles Honoris.
Dia berpandangan dengan melihat sekilas CV dari para calon dubes yang dicalonkan oleh presiden mereka rata-rata memiliki track record yang baik dan merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Mayoritas yang diusulkan pun kata Charles lagi. adalah diplomat karir yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional.
Dari kalangan non-karir ada akademisi seperti Rizal Sukma yang memang pakar di bidang hubungan internasional. Ada juga politisi-politisi senior seperti Helmi Fauzi dan Alex Litaay yang kematangan berpolitiknya bisa menjadi aset dalam menjalankan tugas nantinya sebagai dubes.
Namun menurut dia, ada hal yang harus diingat bahwa pencalonan dubes adalah hak prerogatif presiden. Dan Charles Honoris meyakini kalau Presiden Jokowi pasti sudah berpikir matang sebelum mencalonkan para calon dubes tersebut.
"Dubes memiliki peranan penting dalam hal menjalankan kebijakan Pemerintah di Luar Negeri. Dubes harus memberikan perkembangan info dan situasi kekinian terkait negara dimana dia bertugas, sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Misalkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan WNI dan TKI di luar negeri," jelas Charles Honoris.
Selain itu, seperti yang pernah disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan, dubes juga harus mampu menjadi marketer.
"Artinya mereka memiliki kemampuan untuk menjual produk-produk Indonesia maupun mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri," demikian Charles Honoris.
Sumber Rmol.co
Sabtu, 29 Agustus 2015
Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi
Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.
“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).
Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.
Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.
“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.
Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:
1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia
Sumber Kompas.com
Sumber Link;
Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi
Langganan:
Postingan (Atom)



