Hentikan Polemik Calon Dubes Usulan Jokowi

Nama-nama calon dubes yang diusulkan Presiden Jokowi tidak perlu dijadikan polemik atau dijadikan perdebatan publik. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris.

"Nama-nama calon dubes tak perlu diperdebatkan. Dan sangat prematur apabila ada anggota DPR yang sudah memberikan penilaian bahwa calon-calon yang diusulkan tidak kompeten," kata politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

‎Dia pun menegaskan pula kalau Komisi I DPR pun belum melakukan fit proper test terhadap para calon dubes. Nah, saat uji kepatutan dan kelayakan itulah kata Charles, publik bisa melihat sejauhmana kompetensi dari para calon dubes.

Baca juga Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

"Terutama pemahaman mereka terhadap konsep Nawacitta dan Trisakti Bung Karno," tegas Charles Honoris.

Dia berpandangan dengan melihat sekilas  CV dari para calon dubes yang dicalonkan oleh presiden mereka rata-rata memiliki track record yang baik dan merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Mayoritas yang diusulkan pun kata Charles lagi. adalah diplomat karir yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional. 

Dari kalangan non-karir ada akademisi seperti Rizal Sukma yang memang pakar di bidang hubungan internasional. Ada juga politisi-politisi senior seperti Helmi Fauzi dan Alex Litaay yang kematangan berpolitiknya bisa menjadi aset dalam menjalankan tugas nantinya sebagai dubes. 

Namun menurut dia, ada hal yang harus diingat bahwa pencalonan dubes adalah hak prerogatif presiden. Dan Charles Honoris meyakini kalau Presiden Jokowi pasti sudah berpikir matang sebelum mencalonkan para calon dubes tersebut. 

"Dubes memiliki peranan penting dalam hal menjalankan kebijakan Pemerintah di Luar Negeri. Dubes harus memberikan perkembangan info dan situasi kekinian terkait negara dimana dia bertugas, sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Misalkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan WNI dan TKI di luar negeri," jelas Charles Honoris.

Selain itu, seperti yang pernah disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan, dubes juga harus mampu menjadi marketer.

"Artinya mereka memiliki kemampuan untuk menjual produk-produk Indonesia maupun mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri," demikian Charles Honoris.

Sumber Rmol.co

link dari http://charles-honoris.com/read/2015/09/01/165/hentikan-polemik-calon-dubes-usulan-jokowi

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com

Rumah Konstituen CH