PDIP Kerahkan Kader Se-Indonesia Untuk Menangkan Ahok-Djarot

PDI Perjuangan mendatangkan para kader, yaitu kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia, ke Jakarta. Hal ini dilakukan demi mendukung cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilgub DKI.

“PDI Perjuangan juga sedang menurunkan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, dari PDI Perjuangan untuk datang ke Jakarta dan pimpinan-pimpinan DPRD se-Indonesia dari PDI Perjuangan untuk bekerja demi pemenangan Ahok-Djarot di Jakarta,” kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris, di Posko Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

( Lihat gallery : Blusukan Charles Honoris di Kedoya Utara )

Tak hanya itu, Charles mengatakan, dari 107 anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, masing-masing memiliki wilayah pengampuan. Setiap kader khususnya anggota DPR RI wajib untuk memastikan Ahok-Djarot unggul di wilayah pengampuan masing-masing.

“Kader PDI Perjuangan, khususnya DPR RI, baik itu DPR RI maupun DPRD, diberi wilayah pengampuan. Misalnya saya wilayah tugas di Kebon Jeruk, jadi kita punya tugas untuk bisa memenangkan Kebon Jeruk,” jelasnya.

( Lihat gallery : Charles Honoris Sambangi Warga Kelurahan Sukabumi Selatan )

Hal ini untuk mempermudah PDIP melihat dan mengevaluasi hasil suara pemilih Ahok-Djarot di wilayah-wilayah di Jakarta.

Terkait penghadangan yang beberapa kali terjadi di wilayah Jakarta, Charles optimistis hal tersebut tak akan mengganggu kegiatan kampanye Ahok-Djarot.

“Kita tidak ada kekhawatiran seperti itu. Kita sangat mengapresiasi pihak keamanan, kepolisian maupun Bawaslu, yang tanggap pada hari-hari terakhir putaran pertama. Saya yakin pihak keamanan akan lebih baik menangani hal ini,” tutupnya.

Sumber : charles-honoris.com

Australia Wajib Lindungi Indonesia

Charles Honoris

Anggota DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengimbau pemerintah Australia untuk memaksimalkan perlindungan terhadap wakil Indonesia. Tujuannya untuk menegakkan hukum internasional dan menjaga hubungan baik kedua negara.

"Kantor perwakilan diplomatik, termasuk wilayah extrateritorial, wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional," ujar Charles di Jakarta, Ahad (8/1) .

Pemerintah Australia dinilainya wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana. Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana penerobosan KJRI Melbourne dan pengibaran Bendera Bintang Kejora di sana. Kejahatan ini dinilainya mengganggu hubungan bilateral.

Australia adalah mitra penting bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan terorisme. Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri, dan martabat bangsa dengan kepala dingin.

Politikus PDIP ini mengkhawatirkan, insiden yang berpotensi merusak hubungan baik Indonesia dan Australia merupakan provokasi pihak tertentu. Mereka adalah orang-orang yang tak menginginkan hubungan baik kedua negara terjaga.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Rofi Munawar menilai, dua tindak pidana tersebut memberikan pesan kepada pemerintah Indonesia, ada upaya kelompok di Australia yang menginternasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana.

Penerobosan ini merupakan pelanggaran terhadap kedulatan Indonesia. Sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya Australia menindak tegas penerobos kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di Negeri Kangguru tersebut. Pihaknya memastikan penerobosan KJRI dan pengibaran Bendera Bintang Kejora menjadi perhatian serius.

Bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan di KJRI Melbourne, Australia, Jumat (6/1). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pengibaran itu terjadi sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat.

Saat itu, sebagian besar staf KJRI sedang melaksanakan ibadah shalat Jumat. Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Insiden ini menambah preseden buruk hubungan Australia dan Indonesia. Sebelumnya, militer Australia merendahkan dasar negara Indonesia, Pancasila. Kejadian ini membuat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meyakini, Panglima TNI Jenderal Gatot telah mengambil langkah tepat  untuk kepentingan bangsa Indonesia. "TNI bekerja dengan mengedepankan kepentingan nasional. Langkah yang diambil terukur," kata dia di Jakarta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berujar, Indonesia dan Australia merupakan tetangga yang paling dekat. Selama ini, menurutnya, hubungan Indonesia dan Australia selalu dinamis, kendati berbagai tindakan kerap membuat masing-masing bangsa terusik.

Menurutnya, wajar apabila TNI menyampaikan protes keras terhadap Australia dengan membekukan kerja sama latihan militer. Ia menyatakan, PKS mendukung sikap TNI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

"Semoga TNI mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga Indonesia-Australia menjadi lebih baik," ujar dia.

Pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatra Utara, Prof Suhaidi, mendukung sikap tegas Indonesia menghadapi Australia.

Langkah selanjutnya, menurut dia, secara diplomatis Menteri Luar Negeri (Menlu) harus memanggil pulang Duta Besar RI di Australia, sampai negara asing itu meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Menlu juga harus memanggil Duta Besar Australia di Jakarta sebagai langkah protes diplomatik.

Ketegasan dalam hubungan internasional diperlukan agar wibawa negara bisa ditegakkan. Ini juga akan membuktikan Indonesia sebagai negara besar yang tidak boleh diremehkan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, otoritas militer Australia sudah menindak tegas anggota militer yang diduga melecehkan Pancasila. "Sudah diskors," ujar Menhan, pekan lalu.

Oknum perwira militer pertama Australia yang menyajikan materi melecehkan TNI juga telah dikenakan sanksi administratif. Penyelidikan pelecehan lambang negara ini masih berlangung dan telah memasuki tahap akhir. Menhan Australia, Marise Payne, juga telah berkomitmen untuk melakuan penyelidikan hingga tuntas.
Sumber : Republika

Penangkapan Pelaku Teror yang Menargetkan Istana Jadi Bukti Sinergi BIN dan Penegak Hukum

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengapresiasi keberhasilan Polri menangkap dan menggagalkan aksi teror yang menargetkan Istana Negara.

Menurut Charles, hal tersebut merupakan bukti adanya sinergitas yang baik antara BIN dan penegak hukum.

"Sinergitas yang baik menghasilkan deteksi dini dan pencegahan yang efektif atas aksi-aksi teror yang mengancam Indonesia," kata Charles melalui pesan singkat, Senin (12/12/2016).

Politikus PDIP itu mengungkapkan organisasi teror seperti ISIS dan ideologinya merupakan ancaman yang sangat nyata hari ini.

Ancaman tersebut bukan hanya berbentuk aksi terorisme, tetapi dapat bermanifestasi dalam wujud gerakan politik yang mengganggu stabilitas politik negara termasuk makar.

"Negara tidak boleh kalah dari kelompok-kelompok teror dan ideologi radikal," katanya.

Menurutnya, seperti yang dikatakan presiden Joko Widodo, jangan beri ruang untuk paham radikal berkembang di bumi nusantara.

Charles menuturkan kelompok radikal sudah melakukan infiltrasi ke berbagai jaringan maupun Ormas di Indonesia.

Bahkan ada Ormas yang sudah secara terbuka mendukung ISIS dan pentolannya membaiat warga menjadi pengikut ISIS.

"Koordinasi yang baik antara lembaga intelijen dan penegak hukum harus terus ditingkatkan. Inilah yang bisa menggagalkan ancaman ISIS terhadap Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI," kata Charles.

Sumber : Tribunnews

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Psikologis Keluarga

Sumber Foto : BeritaSatu

Keluarga dari tujuh anak buah kapal (ABK) yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf, meminta pemerintah bersikap aktif untuk mendampingi mereka selama proses pembebasan. Keluarga berharap bisa terus mendapatkan perkembangan informasi terkait kondisi para sandera.

Perwakilan keluarga dari tujuh ABK kapal tunda/penarik (tugboat) Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 yang disandera sejak 20 Juni 2016, mendatangi kantor Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri hari Senin (1/8). Kedatangan mereka difasilitasi oleh dua anggota DPR dari Fraksi PDIP yaitu Irine Yusiana Roba Putri dan Charles Honoris.

"Sebagai Komisi I kita harapkan bahwa pemerintah tidak lalai dalam memperhatikan kondisi psikologis keluarga karena sekecil apa pun informasi mengenai korban di sana, itu sangat berarti," kata Irina kepada wartawan usai pertemuan di kantor PWNI, Jakarta, Senin.

Irina mengatakan kedatangan Komisi I DPR ke Kemlu untuk memastikan alur komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, keluarga korban, dan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Semua pihak, ujarnya, punya tujuan sama yakni memulangkan korban penyanderaan dengan selamat.

"Agar bisa menjadi soliditas untuk meringankan beban korban di sana, sehingga segera misi (pembebasan) itu terselesaikan," kata Irine.

Peristiwa penyanderaan tujuh ABK WNI ini merupakan insiden penculikan ketiga pada 20 Juni 2016. Kejadian itu disusul insiden penculikan keempat dengan sandera tiga WNI pada 9 Juli 2016, sehingga total WNI yang berada di tangan bandit Abu Sayyaf menjadi 10 orang.

Sementara itu, Mega, istri dari Ismail yakni salah satu ABK dari tujuh ABK yang diculik, mengatakan sudah sempat berkomunikasi dengan sang suami. Mega mengatakan pemerintah berjanji memberikan pendampingan kepada pihak keluarga.

"Hari ini kami juga sudah mendengar penjelasan dari Kemlu mengenai upaya-upaya yang mereka lakukan dalam pembebasan keluarga kami," kata Mega.

Sumber : BeritaSatu

DPR Minta Pemerintah Investigasi Jatuhnya Helikopter TNI AD

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terjadi di Kalasan, Yogyakarta, kemarin. "Jika perlu segera diadakan evaluasi seluruh armada tempur kita untuk mengetahui sejauh mana kelayakannya," kata dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 9 Juli 2016.

Politikus PDIP ini menambahkan pengawasan terhadap maintenance alutsista seharusnya diperketat untuk meminimalisir kecelakaan. Anggaran pertahanan yang dinaikkan seharusnya tak menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. "Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya," ucap dia.

Selain itu, Charles meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. "Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terus berulang," ujarnya.

Helikopter Helly Bell 205 A-1 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA-5073 jatuh saat sedang menjalankan misi bantuan untuk Pangdam IV Diponegoro. Pesawat menimpa dua rumah milik Heru Purwanto dan Parno yang dalam keadaan kosong. Lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di Dusun Kowang Desa Taman martani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penyebab jatuhnya helikopter itu masih belum jelas. Namun, akibat peristiwa itu tiga orang meninggal, yaitu Letnan Dua Angga Juang, Sersan Dua Yogi Riski Sirait, dan warga sipil Fransisca Nila Agustin.

Sumber : Tempo

PDIP Tegaskan Tak Akan Dukung Cagub Independen

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan mendukung calon gubernur DKI Jakarta dari yang maju dari jalur independen. Pasalnya, kemajuan bangsa ini akibat kerja sama bukan perorangan.

"Kami enggak mungkin mendukung calon indepeden. Bangsa kita bisa maju karena gotong royong jangan mengedepankan individualisme," kata politikus PDIP, Charles Honoris di Jakarta, Minggu 19 Juni 2016.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, setelah Lebaran akan ada keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nantinya, kata dia, partainya akan mengusung kader untuk menjadi Cagub DKI Jakarta.

"Pak Djarot ada, Mba Risma, kami enggak kekurangan stok kader. Kalau PDIP tidak bersama Ahok, kami sudah siap, kami ada Pak Djarot dan Risma. Semua peluang masih terbuka. Kami tunggu saja. Bu Ketum akan memberikan pilihan yang terbaik," pungkasnya.

sumber : sindonews

PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.

Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.

"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.

Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.

"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.

PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.

Sumber : kompas.com

Politikus PDIP: TNI Dan BIN Harus Segera Gelar Operasi Pembebasan 10 WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf

Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, taktis, dan efektif mencari keberadaan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memaksimalkan Tim Perlindungan WNI dengan memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut.

Baca juga : Pencalonan Djarot Dan Charles Honoris Diusung PDIP Untuk Pilkada DKI Kabar Bohong

"Pemerintah harus segera memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Selasa (29/3/2016).

Pemerintah pun perlu memastikan komunikasi terjalin baik dengan pihak Filipina. "Ini menyangkut aspek ancaman terhadap keselamatan warga negara," ujarnya.

Menurutnya paling penting TNI dan BIN segera menggelar operasi pembebasan sandera.

"Ini sudah jadi wilayah TNI. Pasukan TNI kita sudah punya pengalaman terkait operasi pembebasan sandera seperi yang dilakukan di Somalia. Intinya keselamatan WNI harus tetap menjadi prioris," ucapnya.

Sumber : tribunnews

Charles Honoris dan Menteri Kabinet Jokowi bagikan KIS, KIP Dan KKS di Penjaringan

Anggota Komisi I DPR RI Bersama Menteri Membagikan KIS, KIP Dan KKS Di Penjaringan Jakarta Utara

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nilla F. Moeloek dan Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Anies Baswedan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ketika pembagian kepada masyarakat di Penjaringan, Jakarta, Rabu (13/5).

Puan berkata bahwa KKS, KIS maupun KIP dihadirkan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang pantas untuk memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan dan kartu keluarga sejahtera. Ia juga mengajak warga yang sudah memiliki ketiga kartu itu jangan takut untuk tidak dapat atau uangnya akan hangus jika belum sempat diambil.

Warga banyak bertanya mengapa KKS, KIS dan KIP baru cari, lalu Khofifah berkata, “Kenapa baru cair sekarang? Karena APBNP dan proses lelang baru cair”. Dia pun menjelaskan, ada 477 KIS yang dibagikan di Penjaringan ini, dan ditambah lagi bantuan untuk penerima dari pihak penyandang disabilitas berat sebanyak 363 orang. Kini, baik penerima kartu di Masjid Keramat Luar Batang maupun di tempat-tempat lainnya, sudah bisa menguangkan dananya guna menunjang kebutuhan hidup. “Kalau yang dapat 22.000 orang maka masing-masing mendapat Rp 3.600.000,00.,” kata Khofifah.

Sementara itu, Charles Honoris selaku anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara, menegaskan, jika pembuatan BPJS Kesehatan bagi warga tidak pernah dipersulit.  Sehingga, kata Charles Honoris, jika ada banyak warga yang belum dapat, karena memang ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pihak pemerintahan.

"Tidak pernah dipersulit. Bahkan (pembuatan kartu BPJS) bisa dipercepat. Memang masih banyak warga yang belum dapat. Jadi kita lakukan secara bertahap, karena keterbatasan SDM," ujar Charles Honoris.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan BPJS kesehatan dalam menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terbagi dua jenis kepesertaan. Yaitu, masyarakat wajib daftar dan masyarakat miskin tidak mampu melalui program PBI.

Untuk tahun ini, di Kelurahan Penjaringan, KKS menyasar 477 Kepala Keluarga, KIP menyasar 636 anak sekolah, serta KIS diperuntukkan bagi 1.525 jiwa. Untuk KIP, pembagian ini diperuntukkan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun dari keluarga tidak mampu.

Sumber: Charles Honoris 

Charles Honoris Komisi I: Bentrok TNI Vs Polri Akibat Kesejahteraan Kurang

Charles Honoris anggota DPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan, Charles Honoris menilai bentrok antara prajurit TNI dan Polri di Batam disebabkan masalah kesejahteraan. Charles berharap anggaran kesejahteraan personil TNI dan Polri ditingkatkan. "Terjadinya konflik seperti di Batam berkaitan dengan kesejahteraan para anggota TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Charles kepada wartawan, Jum'at (21/11).

Bentrok TNI dan Polri tidak bisa dibiarkan. Charles mengatakan bentrok dua institusi pelindung rakyat itu justru menodai kepercayaan rakyat. "Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu," ujarnya.

Pada bagian lain Charles mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda, dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian. Dia berharap ke depan tidak terjadi lagi bentrok TNI dan Polri. "Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi," kata Ketua DPD Taruna Merah Utih Jakarta ini.

Sumber: Republika
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/21/nfdrlu-komisi-i-bentrok-tni-vs-polri-akibat-kesejahteraan-kurang

Yakini Bentrok Batam Dipicu Faktor Kesejahteraan kata Charles Honoris

Charles Honoris komisi I DPR RI 2014-2019

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris sangat menyayangkan insiden bentrok bersenjata antara anggota Yonif 134/Tuah Sakti, Batam dengan Brimob Polda Kepri tadi malam. Menurut dia, kejadian itu akan menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri.

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan. "Kita tentunya tidak mentolerir aksi kekerasan seperti itu, yang hanya menodai kepercayaan rakyat terhadap kedua institusi tersebut," ungkap Charles kepada wartawan, Kamis (20/11).

Dia menilai kekerasan sepert itu tidak akan terjadi berulang kali kalau para prajurit TNI dan anggota Polri sejahtera.  "Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hemat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini.

Charles yang dipercaya Fraksi PDI Perjuangan duduk di komisi pertahanan dan luar negeri DPR itu akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri. Charles mengharapkan bentrok oknum TNI dan Polri itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Karenanya, ia mengapresiasi langkah yang diambil pejabat pemerintah setempat seperti Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang cekatan turun langsung ke lapangan mengupayakan penyelesaian.(boy/jpnn)

Sumber: JPNN
http://www.jpnn.com/read/2014/11/20/271040/Yakini-Bentrok-Batam-Dipicu-Faktor-Kesejahteraan-