Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

"Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

"Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa," kata Charles.

Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial," ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

"Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya," tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Keberhasilan Polri dalam mengungkap dan menangkap para pelaku kasus penyebar konten hoax dan ujaran kebencian serta konten yang bernada provokatif dengan isu SARA di berbagai media sosial patut diacungi jempol. Ini merupakan prestasi dari penegakan hukum di Indonesia.

"Polisi sudah melakukan tugasnya dengan menindak dan menangkap para pelaku penyebar hoax. Maka hal ini juga perlu diimbangi dengan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2017).

Dia menyatakan para pelaku yang tertangkap berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini yang masih perlu menjadi perhatian serius tentang pemahaman Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Charles Honoris: Dana Untuk Pos Perbatasan Harus Memadai

"Upaya penegakan hukum terkait kasus hoax dan penyebaran kebencian memang tidak mudah karena juga harus melakukan pelacakan identitas oknum pelaku yang sebenarnya," ujar dia.

Seperti halnya keberhasilan Polri dalam membongkar kejahatan siber oleh jaringan Saracen yang melakukan banyak pelanggaran hukum terkait ITE. Hal ini juga menunjukkan adanya pihak-pihak ataupun jaringan kuat yang terorganisir yang secara sengaja menyebarkan keresahan masyarakat melalui ujaran kebencian ataupun hoax.

"Yang sangat mengkhawatirkan dari terbongkarnya sindikat Saracen ini adalah bawa ada motif transaksional antara sindikat penyebar kebencian dengan pihak yang memanfaatkan jasa sindikat tersebut untuk kepentingan yang sangat tidak terpuji," kata Charles.

Sumber: Liputan6

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Charles Honoris Komisi I: Bentrok TNI Vs Polri Akibat Kesejahteraan Kurang

Charles Honoris anggota DPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan, Charles Honoris menilai bentrok antara prajurit TNI dan Polri di Batam disebabkan masalah kesejahteraan. Charles berharap anggaran kesejahteraan personil TNI dan Polri ditingkatkan. "Terjadinya konflik seperti di Batam berkaitan dengan kesejahteraan para anggota TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Charles kepada wartawan, Jum'at (21/11).

Bentrok TNI dan Polri tidak bisa dibiarkan. Charles mengatakan bentrok dua institusi pelindung rakyat itu justru menodai kepercayaan rakyat. "Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu," ujarnya.

Pada bagian lain Charles mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda, dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian. Dia berharap ke depan tidak terjadi lagi bentrok TNI dan Polri. "Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi," kata Ketua DPD Taruna Merah Utih Jakarta ini.

Sumber: Republika
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/21/nfdrlu-komisi-i-bentrok-tni-vs-polri-akibat-kesejahteraan-kurang

Yakini Bentrok Batam Dipicu Faktor Kesejahteraan kata Charles Honoris

Charles Honoris komisi I DPR RI 2014-2019

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris sangat menyayangkan insiden bentrok bersenjata antara anggota Yonif 134/Tuah Sakti, Batam dengan Brimob Polda Kepri tadi malam. Menurut dia, kejadian itu akan menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri.

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan. "Kita tentunya tidak mentolerir aksi kekerasan seperti itu, yang hanya menodai kepercayaan rakyat terhadap kedua institusi tersebut," ungkap Charles kepada wartawan, Kamis (20/11).

Dia menilai kekerasan sepert itu tidak akan terjadi berulang kali kalau para prajurit TNI dan anggota Polri sejahtera.  "Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hemat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini.

Charles yang dipercaya Fraksi PDI Perjuangan duduk di komisi pertahanan dan luar negeri DPR itu akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri. Charles mengharapkan bentrok oknum TNI dan Polri itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Karenanya, ia mengapresiasi langkah yang diambil pejabat pemerintah setempat seperti Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang cekatan turun langsung ke lapangan mengupayakan penyelesaian.(boy/jpnn)

Sumber: JPNN
http://www.jpnn.com/read/2014/11/20/271040/Yakini-Bentrok-Batam-Dipicu-Faktor-Kesejahteraan-