Politikus PDIP: TNI Dan BIN Harus Segera Gelar Operasi Pembebasan 10 WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf

Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, taktis, dan efektif mencari keberadaan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memaksimalkan Tim Perlindungan WNI dengan memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut.

Baca juga : Pencalonan Djarot Dan Charles Honoris Diusung PDIP Untuk Pilkada DKI Kabar Bohong

"Pemerintah harus segera memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Selasa (29/3/2016).

Pemerintah pun perlu memastikan komunikasi terjalin baik dengan pihak Filipina. "Ini menyangkut aspek ancaman terhadap keselamatan warga negara," ujarnya.

Menurutnya paling penting TNI dan BIN segera menggelar operasi pembebasan sandera.

"Ini sudah jadi wilayah TNI. Pasukan TNI kita sudah punya pengalaman terkait operasi pembebasan sandera seperi yang dilakukan di Somalia. Intinya keselamatan WNI harus tetap menjadi prioris," ucapnya.

Sumber : tribunnews

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Hentikan Polemik Calon Dubes Usulan Jokowi

Nama-nama calon dubes yang diusulkan Presiden Jokowi tidak perlu dijadikan polemik atau dijadikan perdebatan publik. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris.

"Nama-nama calon dubes tak perlu diperdebatkan. Dan sangat prematur apabila ada anggota DPR yang sudah memberikan penilaian bahwa calon-calon yang diusulkan tidak kompeten," kata politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

‎Dia pun menegaskan pula kalau Komisi I DPR pun belum melakukan fit proper test terhadap para calon dubes. Nah, saat uji kepatutan dan kelayakan itulah kata Charles, publik bisa melihat sejauhmana kompetensi dari para calon dubes.

Baca juga Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

"Terutama pemahaman mereka terhadap konsep Nawacitta dan Trisakti Bung Karno," tegas Charles Honoris.

Dia berpandangan dengan melihat sekilas  CV dari para calon dubes yang dicalonkan oleh presiden mereka rata-rata memiliki track record yang baik dan merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Mayoritas yang diusulkan pun kata Charles lagi. adalah diplomat karir yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional. 

Dari kalangan non-karir ada akademisi seperti Rizal Sukma yang memang pakar di bidang hubungan internasional. Ada juga politisi-politisi senior seperti Helmi Fauzi dan Alex Litaay yang kematangan berpolitiknya bisa menjadi aset dalam menjalankan tugas nantinya sebagai dubes. 

Namun menurut dia, ada hal yang harus diingat bahwa pencalonan dubes adalah hak prerogatif presiden. Dan Charles Honoris meyakini kalau Presiden Jokowi pasti sudah berpikir matang sebelum mencalonkan para calon dubes tersebut. 

"Dubes memiliki peranan penting dalam hal menjalankan kebijakan Pemerintah di Luar Negeri. Dubes harus memberikan perkembangan info dan situasi kekinian terkait negara dimana dia bertugas, sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Misalkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan WNI dan TKI di luar negeri," jelas Charles Honoris.

Selain itu, seperti yang pernah disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan, dubes juga harus mampu menjadi marketer.

"Artinya mereka memiliki kemampuan untuk menjual produk-produk Indonesia maupun mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri," demikian Charles Honoris.

Sumber Rmol.co

link dari http://charles-honoris.com/read/2015/09/01/165/hentikan-polemik-calon-dubes-usulan-jokowi

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab 
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair 
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak 
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan 
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP 
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir 
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela 
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal 
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC 
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar 
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam 
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba 
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia 
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam 
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark 
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO 
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique 
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia 
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman 
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya 
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama 
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB 
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador 
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi 
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina 
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura 
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria 
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia 
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran 
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan 
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia 
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

Sumber Kompas.com

Sumber Link;

Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Anggota Komisi I Menduga Kiriman Ribuan Amunisi Ilegal Bukan Yang Pertama Kali

Amunisi/Istimewa

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasikan langkah TNI dan Polri yang telah menemukan ribuan amunisi tanpa dokumen yang jelas. Ribuan amunisi itu diduga untuk separatis Papua.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga meminta aparat intelijen yakni BIN untuk terus mewaspadai gerakan kemerdekaan Papua.

"Jadi saya yakin ini bukan hanya satu-satunya, dan banyak kiriman tidak ditemukan," jelas Charles Honoris dari Gedung DPR, Jakarta. Charles Honoris meminta semua pihak mewaspadai gerakan tersebut serta aparat untuk melindungi keutuhan NKRI dari aksi separitisme.

"Saya hanya berandai-andai. Harapan saya ini yang terakhir lolosnya. Dicek dari mana,lakukan investigasi," kata Charles Honoris.

Sebelumnya, Aparat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Mabes Polri menyelidiki penemuan 2.952 butir peluru di CSC Garuda Indonesia Cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Amunisi tanpa dokumen resmi tersebut rencananya akan dikirim ke Jayapura, Papua. Amunisi diduga dipesan oleh timsus separatis di bumi Cendrawasih tersebut.

"Kami melakukan penelusuran. Dir Intelkam Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Asisten Intel Kodam Jaya dan Mabes Polri," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal.

Amunisi tanpa dokumen itu memuat Kaliber 38 SP sebanyak 575 butir, Kaliber 7.62 x 51mm sebanyak 1000 butir, Kaliber 9 x 19 mm : 500 butir, Kaliber 5.56 x 45 mm sebanyak 877 butir. Amunisi rencananya dikirim ke Jayapura, Papua, menggunakan Pesawat GA 656 pada Senin pukul 23.30 WIB.

Sumber Tribunnews

Rumah CH

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com

Rumah Konstituen CH

Bazar Murah Charles Honoris

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PDIP Charles Honoris (kiri) menyapa warga saat menggelar bazar minyak goreng murah untuk mengisi waktu reses bulan ramadhan dalam rangka menyambut bulan hari raya Idul Fitri 1438H di Lapangan Persima, Tambora, Jakarta Barat