Rabu, 23 Agustus 2017

Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen


Keberhasilan Polri dalam mengungkap dan menangkap para pelaku kasus penyebar konten hoax dan ujaran kebencian serta konten yang bernada provokatif dengan isu SARA di berbagai media sosial patut diacungi jempol. Ini merupakan prestasi dari penegakan hukum di Indonesia.
"Polisi sudah melakukan tugasnya dengan menindak dan menangkap para pelaku penyebar hoax. Maka hal ini juga perlu diimbangi dengan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2017).
Dia menyatakan para pelaku yang tertangkap berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini yang masih perlu menjadi perhatian serius tentang pemahaman Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Upaya penegakan hukum terkait kasus hoax dan penyebaran kebencian memang tidak mudah karena juga harus melakukan pelacakan identitas oknum pelaku yang sebenarnya," ujar dia.
Seperti halnya keberhasilan Polri dalam membongkar kejahatan siber oleh jaringan Saracen yang melakukan banyak pelanggaran hukum terkait ITE. Hal ini juga menunjukkan adanya pihak-pihak ataupun jaringan kuat yang terorganisir yang secara sengaja menyebarkan keresahan masyarakat melalui ujaran kebencian ataupun hoax.
"Yang sangat mengkhawatirkan dari terbongkarnya sindikat Saracen ini adalah bawa ada motif transaksional antara sindikat penyebar kebencian dengan pihak yang memanfaatkan jasa sindikat tersebut untuk kepentingan yang sangat tidak terpuji," kata Charles.
Sumber: Liputan6

Kamis, 17 Agustus 2017

Charles Honoris: Dana Untuk Pos Perbatasan Harus Memadai


Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, pihaknya berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Komitmen anggaran pertahanan dan TNI terus ditingkatkan hingga mendekati dua persen dari produk domestik bruto (PDB) di masa mendatang.
“Untuk anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI kita mengikuti komitmen yang ada telah disepakati di komisi I yakni mendekati dua persen PDB,” ujar Charles Honoris di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (16/8).
Peningkatan anggaran di Kemhan dan TNI juga tidak hanya untuk menambah alutista, tetapi juga untuk peningkatan anggaran intelijen. Sebab, fungsi intelijen sangat strategis untuk melindungi Indonesia dari berbagai ancaman.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama ini Komisi I tidak pernah menolak permintaan peningkatan kesejahteraan untuk prajurit TNI. Bahkan, Komisi I juga mendorong peningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI yang hingga saat ini banyak belum memiliki rumah tinggal sendiri.
“Jadi peningkatan kesejahteraan tidak hanya untuk anggota TNI tetapi juga pensiunan. Kita dorong agar mereka (pensiunan) punya rumah,” katanya.
Peningkatan anggaran untuk kesejahteraan prajurit dinilai sangat penting agar TNI semakin profesional dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Selain itu, peningkatan anggaran juga sangat penting terutama untuk pembangunan pos-pos perbatasan.
“Anggaran untuk membangun pos-pos perbatasan harus memadai karena fungsinya sangat vital dalam menjaga dan melindungi wilayah NKRI,” tandasnya.
Sumber: BeritaSatu

Selasa, 15 Agustus 2017

Charles: Yang Dulu Juga Utang, Hanya Hasilnya Beda


Para pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerang soal utang pemerintah seharusnya melihat realita bahwa pemerintah sebelum ini juga berutang untuk membangun, meskipun hasilnya jauh berbeda, kata seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Presiden Jokowi sudah memberikan bukti konkret hasil kerjanya terkait banyaknya pembangunan infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Charles Honoris, Senin (31/7).
Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi merata di seluruh Indonesia, bahkan juga langsung menyentuh wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah pusat sebelumnya, kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Menurut dia, semua tahu dan sadar betul bahwa pemerintah yang sebelumnya melakukan pembangunan infrastruktur sebagian dari utang luar negeri juga. Namun pembangunan tersebut belum merata dan hanya dirasakan di sebagian wilayah.
Charles menambahkan para haters pemerintahan Jokowi sebaiknya melihat fakta dan kebutuhan yang ada, bahwa keperluan pembiayaan kebutuhan rakyat seperti pembangunan infrastruktur yang dapat membantu perekonomian wilayah setempat dan nasional memang besar.
Dan faktanya, APBN atau sektor lain dalam negeri dinilai tidak mencukupi untuk membiayainya, ujarnya.
"Lalu, apa salahnya berutang? Justru paradigma yang semestinya dibangun adalah bagaimana meningkatkan nilai produktivitas dalam negeri dari hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.
Charles menambahkan bahwa dalam menentukan kebijakan utang luar negeri, pemerintah tidak bisa melakukan secara tiba-tiba, namun dengan perencanaan yang matang dan terukur untung ruginya.
Dari sudut pandang itu, Indonesia diketahui masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Rasio utang 34% pun masih dinilai aman.
"Bank Sentral pastinya juga terus memantau perkembangan utang luar negeri, sehingga utang tersebut berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara," ulasnya.
Sumber: BeritaSatu 

Minggu, 04 Juni 2017

PDIP Anggap Romo Syafi'i Tak Pantas Pimpin Pansus RUU Terorisme

Charles Honoris : Kedua Dari Kiri

Pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme dinilai sangat lamban. Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai lambannya proses karena dihambat oleh ideologi Ketua Pansus RUU Terorisme yang tak lain tak bukan adalah Anggota Komisi III,  Muhammad Syafi'i atau Romo Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra.

"Kita lihat‎ Romo Syafi'i yang menjadi Ketua Pansus statemen-statemennya kontraproduktif. Saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso, Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris disini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris.

Tapi sudah lah itu dinamika di DPR, karena posisi pimpinan itu dilakukan oleh fraksi-fraksi dan kebetulan Fraksi Gerindra mendapat posisi ketua pansus dan sudah jadi hak fraksi tersebut untuk mengutus yang dipercaya ‎duduk sebagai ketua pansus," kata Charles di Jakarta, Kamis (1/6). 

Salah satu statement Romi Syafi'i yakni mengglorifikasi terduga teroris, Santoso yang ditembak di Poso. 

Dia khawatir politisi Partai Gerindra itu punya ideologi lebih dekat kepada pelaku teror dibanding ideologi sebagai Ketua Pansus yang membahas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.

Charles mengakui karena statemen-statemennya kontraproduktif itulah yang membuat pembahasan RUU Terorisme menjadi semakin panjang.

"Kalau bicara selesainya masih lama," sesalnya.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini pun menyampaikan permohonan maafnya. Pasalnya dia mengaku merasa sebagai wakil rakyat belum bisa memenuhi harapan publik dalam hal pembahasan RUU Terorisme sehingga terkesan agak lambat.

"Saya mohon maaf sebagai wakil rakyat," ujarnya memohon.

Lebih lanjut Charles mengaku tak heran jika berbagai lembaga survei yang menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling tidak dipercayai oleh publik saat ini.

Sumber : RMOL

Rabu, 17 Mei 2017

Politisi PDI-P Nilai Hakim Kasus Ahok Di Bawah Intervensi Dan Tekanan

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berada dalam tekanan saat mengambil putusan terhadap kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Akibatnya, hakim pun menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan memerintahkan Ahok langsung ditahan.
Vonis hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa yakni dua tahun hukuman percobaan dan satu tahun penjara.
“Putusan hakim dalam kasus Ahok mengecewakan. Hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tetapi karena intervensi dan tekanan,” kata Charles Honoris dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).
Charles mengatakan, dari awal sudah jelas bahwa kasus penodaan agama yang menimpa Ahok ini lebih merupakan dagangan politik, bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.
Kasus ini lahir dari rahim Pilkada DKI 2017, bukan karena adanya tindak pidana yang dilakukan seorang Ahok.
“Selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok. Ini dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Jokowi,” kata anggota Komisi I DPR ini.
Charles mengatakan, intervensi terhadap putusan hakim tak hanya dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, melainkan juga dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik.
“Dan terbukti hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi ketimbang menerapkan keadilan,” ucapnya.
Majelis hakim dalam sidang kasus dugaan penodaan agama sebelumnya menilai bahwa kasus yang menjerat Ahok tidak terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Majelis hakim menilai kasus tersebut murni penodaan agama.
“Bahwa tentang penasihat hukum yang menilai kasus ini terkait dengan Pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam Pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini murni kasus penodaan agama,” ujar salah satu anggota majelis hakim dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Atas putusan tersebut, sejumlah pihak meminta masyarakat menghormati putusan hakim. Permintaan ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo.
“Saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Papua, Selasa (9/5/2017).
Penghormatan yang setara, lanjut Jokowi, juga harus diberikan terhadap upaya banding yang dilakukan Ahok.
Sumber : Kompas

Senin, 13 Maret 2017

PDIP Kerahkan Kader Se-Indonesia Untuk Menangkan Ahok-Djarot


PDI Perjuangan mendatangkan para kader, yaitu kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia, ke Jakarta. Hal ini dilakukan demi mendukung cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilgub DKI.

“PDI Perjuangan juga sedang menurunkan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, dari PDI Perjuangan untuk datang ke Jakarta dan pimpinan-pimpinan DPRD se-Indonesia dari PDI Perjuangan untuk bekerja demi pemenangan Ahok-Djarot di Jakarta,” kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris, di Posko Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

( Lihat gallery : Blusukan Charles Honoris di Kedoya Utara )

Tak hanya itu, Charles mengatakan, dari 107 anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, masing-masing memiliki wilayah pengampuan. Setiap kader khususnya anggota DPR RI wajib untuk memastikan Ahok-Djarot unggul di wilayah pengampuan masing-masing.

“Kader PDI Perjuangan, khususnya DPR RI, baik itu DPR RI maupun DPRD, diberi wilayah pengampuan. Misalnya saya wilayah tugas di Kebon Jeruk, jadi kita punya tugas untuk bisa memenangkan Kebon Jeruk,” jelasnya.

( Lihat gallery : Charles Honoris Sambangi Warga Kelurahan Sukabumi Selatan )

Hal ini untuk mempermudah PDIP melihat dan mengevaluasi hasil suara pemilih Ahok-Djarot di wilayah-wilayah di Jakarta.

Terkait penghadangan yang beberapa kali terjadi di wilayah Jakarta, Charles optimistis hal tersebut tak akan mengganggu kegiatan kampanye Ahok-Djarot.

“Kita tidak ada kekhawatiran seperti itu. Kita sangat mengapresiasi pihak keamanan, kepolisian maupun Bawaslu, yang tanggap pada hari-hari terakhir putaran pertama. Saya yakin pihak keamanan akan lebih baik menangani hal ini,” tutupnya.

Sumber : charles-honoris.com

Kamis, 16 Februari 2017

Anggota DPR Dukung KSAU Baru Remajakan Pesawat


Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendukung kebijakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto untuk melakukan peremajaan pesawat.
Ia memastikan, Komisi I DPR siap mendukung keinginan tersebut.
"Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah, tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru. Kami siap mendukung realisasi misi tersebut," kata Charles usai pelantikan Hadi sebagai KSAU yang baru, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini berharap ke depan tidak ada lagi insiden kecelakaan pesawat yang mengakibatkan hilangnya nyawa para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Prajurit kita berhak untuk berlatih dan bertempur menggunakan alutsista dengan kondisi terbaik," ujarnya.
Menurut Charles, penunjukan Marsekal Hadi sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriyatna sudah sangat tepat.
Sebab, Hadi memiliki jejak rekam yang baik selama berdinas di TNI. Ia juga merupakan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
"Dua tahun terakhir? berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista. Marsekal Hadi adalah sosok yang tepat untuk melakukan itu," ujar dia.
Di samping itu, Charles menambahkan pengalaman Hadi sebagai mantan Sesmilpres membawa nilai tambah bagi kepemimpinannya di TNI AU.
Ia menilai, Hadi pasti memahami visi misi Presiden Jokowi terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara RI.
"Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan juga meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK serta Trisakti Bung Karno," ucapnya.