Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab 
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair 
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak 
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan 
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP 
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir 
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela 
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal 
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC 
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar 
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam 
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba 
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia 
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam 
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark 
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO 
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique 
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia 
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman 
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya 
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama 
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB 
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador 
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi 
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina 
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura 
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria 
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia 
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran 
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan 
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia 
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

Sumber Kompas.com

Sumber Link;

Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Anggota Komisi I Menduga Kiriman Ribuan Amunisi Ilegal Bukan Yang Pertama Kali

Amunisi/Istimewa

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasikan langkah TNI dan Polri yang telah menemukan ribuan amunisi tanpa dokumen yang jelas. Ribuan amunisi itu diduga untuk separatis Papua.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga meminta aparat intelijen yakni BIN untuk terus mewaspadai gerakan kemerdekaan Papua.

"Jadi saya yakin ini bukan hanya satu-satunya, dan banyak kiriman tidak ditemukan," jelas Charles Honoris dari Gedung DPR, Jakarta. Charles Honoris meminta semua pihak mewaspadai gerakan tersebut serta aparat untuk melindungi keutuhan NKRI dari aksi separitisme.

"Saya hanya berandai-andai. Harapan saya ini yang terakhir lolosnya. Dicek dari mana,lakukan investigasi," kata Charles Honoris.

Sebelumnya, Aparat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Mabes Polri menyelidiki penemuan 2.952 butir peluru di CSC Garuda Indonesia Cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Amunisi tanpa dokumen resmi tersebut rencananya akan dikirim ke Jayapura, Papua. Amunisi diduga dipesan oleh timsus separatis di bumi Cendrawasih tersebut.

"Kami melakukan penelusuran. Dir Intelkam Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Asisten Intel Kodam Jaya dan Mabes Polri," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal.

Amunisi tanpa dokumen itu memuat Kaliber 38 SP sebanyak 575 butir, Kaliber 7.62 x 51mm sebanyak 1000 butir, Kaliber 9 x 19 mm : 500 butir, Kaliber 5.56 x 45 mm sebanyak 877 butir. Amunisi rencananya dikirim ke Jayapura, Papua, menggunakan Pesawat GA 656 pada Senin pukul 23.30 WIB.

Sumber Tribunnews

Rumah CH

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com

Rumah Konstituen CH

Bazar Murah Charles Honoris

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PDIP Charles Honoris (kiri) menyapa warga saat menggelar bazar minyak goreng murah untuk mengisi waktu reses bulan ramadhan dalam rangka menyambut bulan hari raya Idul Fitri 1438H di Lapangan Persima, Tambora, Jakarta Barat

Charles Honoris: Patahkan Pilkada Langsung, KMP Khianati Rakyat

Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah menurut rencana akan disahkan DPR pertengahan bulan ini. Namun penolakan terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

"Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi," ujar Charles Honoris anggota DPR terpilih periode 2014-2019 kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

"Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas," papar Charles Honoris.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata Charles Honoris anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

"Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu," tegas Charles Honoris.

Wide Shot Keterbatasan di Perbatasan 2 Wideshot Metrotvnews com

Video Bincang Pagi Diplomasi Eksekusi Mati 2 Metrotvnews com